Sumedang, KORSUM.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, menilai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak fokus mengurus atau mempermudah layanan perizinan bagi Masyarakat maupun Investor ke Sumedang.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Jajang Heryana mengatakan, hari ini kita mengadakan diskusi terkait intensifikasi dan ekstentifikasi pajak hotel dan restoran. Untuk itu saat ini kami mengundang Dinas terkait, yaitu Badan Pengelola  Pendapatan Daerah (Bappenda), Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora), DPMPTPSP Kabupaten Sumedang serta dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Sumedang.

"Hanya saja, dari semua dinas yang diundang, DPMPTSP tidak datang, dan ini menjadi catatan kami dari komisi II sebagai mitra kerja. Kami menilai DPMPTPSP tidak fokus mengurus dan mempermudah layanan perizinan bagi Masyarakat maupun Investor ke Sumedang," tegasnya pada sejumlah wartawan usai mengadakan Diskusi di Kampung Karuhun Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan, Selasa (3/3).

Sementara terkait intensifikasi dan ekstentifikasi pajak hotel dan restoran, sambung Jajang, kami mendorong berbagai stakeholder yang menyangkut peningkatan pajak tersebut, diundang untuk berdiskusi terkait peningkatan tersebut.

"Hasil diskusi tadi, kami mencatat ada beberapa keluhan dari pelaku usaha, seperti proses perizinan yang sudah satu tahun tidak kunjung selesai. Selain itu, infrastruktur ke kawasan wisata harus segera diperbaiki. Sukur-sukur kalau pemerintah daerah berani mengeluarkan anggaran untuk pelebaran jalan yang menjadi aset kabupaten. Ini yang menjadi prinsip bagi kami, disaat pemerintah sumedang menyatakan sebagai Kabupaten Pariwisata, infrastrukturnya mari sama-sama kita perbaiki, agar mempermudah masyarakat," tegasnya.

Jajang juga menyampaikan, kalau DPRD mendorong untuk disetiap obyek wisata di Sumedang, diberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), tetapi dalam koridor yang sama.

Keberadaan destinasi wisata, imbuh Jajang, Pemda Sumedang tidak bisa memungut pajak. Karena dari sisi Undang-undang Pajak Daerah tidak diperbolehkan. Untuk itu Pemda Sumedang hanya bisa memungut dari pajak Hotel, Restoran dan Parkir.

"Catatan kami, untuk pajak parkir hingga saat ini belum maksimal dikelola, karena dilapangan masih ada parkir yang dikelola oleh Karang taruna dan kelompok-kelompok yang lain, yang tentunya tidak berdampak Penghasilan Asli Daerah (PAD)," tandasnya.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Ketua PHRI Kabupaten Sumedang, H. Nana Mulyana mengatakan, tadi ada beberapa hal yang saya sampaikan, seperti dengan perubahan trend dari konvensional ke kekinian atau milenial, sehingga konsep restoran berkembang, dimana pood truck dan food court merupakan bagian dari restoran. Namun, kedua restoran yang berkonsep milenial tersebut tidak terkena pajak. Sehingga ini perlu dioptimalisasikan.

Namun, yang lebih penting lagi yaitu bagaimana kita melakukan kerjasama dua arah, dari Pemerintah kebijakan dan stimulus bagi para pelaku usaha. Dan dari pengusaha mengikuti aturan dalam membayar pajak. Selain itu, terkait alih fungsi hunian apartemen menjadi hotel.

"Sebenarnya, para pengelola hotel sudah siap mengurus izin, membayar pajak daerah dan sebagainya. Hanya saja, yang menjadi persoalan yaitu di perizinannya. Tapi bukan di DPMPTPSP nya, yang menjadi kendala itu yaitu Dinas pemberi rekomendasi," ucapnya.

Lebih lanjut Nana menyampaikan, saat ini yang penting bagaimana menciptakan Destinasi. Karena dengan bertambahnya Destinasi dipastikan akan berdampak bertambahnya PAD.

"Perlu diketahui bahwa pajak yang dihasilkan dari hotel dan restoran menempati lima besar penyumbang PAD terbesar ditingkat nasional. Jadi bagaimana dioptimalkan sehingga pada gilirannya PAD akan bertambah, tingkat kunjungan wisatawan juga bertambah," ujarnya.

Nana menambahkan, pihaknya memohon agar pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur menuju obyek wisata segera diperbaiki, tetapi bukan hanya bagus, tetapi juga layak untuk dilewati oleh para wisatawan.

"Kalau jalan sempit, tentunya menjadi hambatan, bagaimana para wisatawan yang menggunakan bus bisa masuk ke obyek wisata," tandasnya.

Hadir pada kegiatan ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Jajang Heryana, Ketua Komisi II Warson beserta seluruh jajaran komisi II, Kepala Bappenda Ramdan Ruhendi Dedi, Ketua PHRI Kabupaten Sumedang, H.Nana Mulyana, Kepala Disparbudpora Kabupaten Sumedang, Hari Tri Santosa. **