Bandung, KORSUM.NET - Keputusan Pemerintah Pusat untuk tidak mengambil opsi Lockdown di Indonesia di tengah penyebaran infeksi virus corona atau covid-19. Sehingga Kebijakan isolasi wilayah atau lockdown harus diambil dari kebijakan pemerintah pusat.

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah melakukan apa yang semestinya dilakukan setelah mendengar masukan bahkan ocehan banyak pihak. Dan saat ini sudah ada petunjuk dan intruksi Presiden untuk mengatasi pandemi Covid-19.


Adapun petunjuk dan intruksi Presiden tersebut yaitu, protokol kesehatan, protokol perbatasan, protokol pendidikan, Inpres no 4/2019, Kepres No. 7/2020 dan pembentukan Gugus Tugas untuk mengatasi covid-19.

"Tak perlu terlalu banyak diskusi yang tak relevan, ini saatnya bergotong royong kerja dan kerja untuk keselamatan rakyat dari penyebaran COVID-19," kata Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin saat dikonfirmasi, Selasa (17/3).

Baca Juga : Imbas Corona, Okupansi Hotel Hingga Obyek Wisata di Sumedang Turun Drastis


Lebih jauh Hasanuddin menuturkan, jika ada pihak yang memiliki kepentingan politik atau tidak suka kepada pemerintah, itu adalah hak politik mereka.

Kendati itu, saat ini yang terpenting seluruh elemen bangsa bahu-membahu menghadapi pandemi virus corona, bergotong-royong satu sama lain melawannya.

"Kita bersatu dan bergotong royong lintas partai, lintas agama, lintas komunitas, lintas kementerian, lintas pemda atau lintas apapun. Bersama kita perangi virus corona demi keselamatan dan kesehatan rakyat," ucapnya.

Selain itu, Hasanuddin juga mengimbau agar semua pihak dapat menahan diri. Saat ini, bukan saatnya cari panggung lewat virus corona dan tak perlu saling menyalahkan satu sama lain.

"Mari kita tingkatkan sinergi kita menjadi satu kekuatan bersama sama mengatasi pandemi covid-19. Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan kordinasi lebih intens agar semua potensi dipadukan demi kepentingan rakyat," ujar dia.

Hasanuddin mengimbau, agar masyarakat secara dewasa menyaring berita atau informasi yang didapat. Masyarakat diminta jangan asal mengirim berita yang tidak jelas atau hoax karena sangat merugikan publik.

"Hoax bisa membuat rakyat panik dan menjadi salah langkah," tandasnya. **

Sumber : Rilis PDI Perjuangan