Sumedang, KORSUM.NET - Terkait dengan pelanggaran Pilkades sanksi apa ketika ada temuan didalam kampanye seperti black campaign atau money politic atau pelanggaran pelanggaran yang lainnya yang dilakukan oleh calon kepala desa atau timnya?

"Sesuai dengan Permendagri No 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa dalam Pasal 30 bahwa Pelaksana Kampanye dilarang diantaranya, mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,"jelas Elsya Tri Ahaddini sebagai mantan Kadiv Hukum KPU Periode 2013-2018 saat dikonfirmasi, Selasa 17/3/2020.

Masih kata Elsya, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon
yang lain, menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota
masyarakat, dan/atau Calon yang lain, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon.

Baca Juga : Kenapa Pelanggaran Kampanye Pilkades Tidak Ada Sanksi nya?


"Selanjutnya, Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan serta menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta
Kampanye,"ungkap Elsya.

Ia melanjutkan, Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang
mengikutsertakan diantaranya kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyaratan desa.

"Lalu di Pasal 31
Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi, peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan dan penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain,"tandasnya.

Ditegaskan Elsya, Permendagri 112/2014 (yg diubah sebagian dgn Permendagri 65/2017). Sanksi nya berupa teguran tertulis dan penghentian kegiatan kampanye. Kalo soal politik uang jelas diatur didalam KUHP pasal 149, sanksinya 9 bulan penjara ditambah denda. Secara teknis lainya sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta keputusan Bupati.**