Sumedang, KORSUM.NET -
Perihal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) kenapa berbeda dengan Pilkada, Pilgub dan Pilpres? Bukannya sama sama jabatan politis dan sama sama dipilih langsung oleh rakyat. Untuk Pilkada, Pilpres dan Pilgub memang sudah ada aturan yang mengikat yakni Undang undang KPU. Lalu bagaimana dengan Pilkades kalau memang ada pelanggaran kampanye?

"Saya jadi bertanya tanya, tidak di sebutkan didalam Undang undang No 6 tahun 2014 tentang desa, terkait dengan batasan calon bahkan adanya di Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Bupati (Perbup) bahkan Keputusan Bupati (Kepbup) tidak disebutkan adanya sanksi ketika ada pelanggaran yang dilakukan para calon kepala Desa, hanya disebutkan batasan calon saja, lebih dari lima calon harus diseleksi,"kata Mang Cinot sebagai Ketua tim kemenangan Pilkades Gunasari No.3 Sabani saat dikonfirmasi, Senin 16/3/2020.

Kenapa ketika calon kepala desa sudah sesuai dengan aturan maksimal lima minimal dua calon kepala desa tidak diseleksi juga? Kan kwalitas nya tidak tahu, masih mending calonnya masih orang penduduk asli jadi bisa mengetahui kwalitasnya, lalu bagaimana dengan calonnya bukan penduduk asli artinya orang luar desa?.

"Karena bebas mencalonkan dimana saja apakah tahu kwalitasnya? Pilkades tersebut iklimnya akan lebih panas tentunya akan ada pelanggaran pelanggaran terjadi, lalu bagaimana sanksinya? Seperti Kampanye hitam (Black campaign) yang maksudnya Penggunaan metode rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan presepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik,"ujar mang Cinot.

Lalu bagaimana dengan politik uang? Apabila ada calon kepala Desa menggunakan hal tersebut. Apakah akan cukup dengan kesepakatan damai?, ketika diadukan kepihak berwajib lebih jauhnya, dasar aturan nya apa? Sanksinya yang mengikat itu apa sesuai dengan undang undang. Apakah cukup tinggal menyesuaikan dengan aturan diatasnya?.

"Pilkades ini lebih banyak jadi pusat perhatian orang, beda dengan pilkada dan pemilihan yang lainnya. Sementara, milyaran uang di desa, apakah cukup dengan kepala desa yang tidak di uji kompetensi bisa mengaturnya?.ketika Dimulai kampanye siapa yang mengawasi secara kewenangannya? Kan tidak ada panwas seperti di pilkada,"ungkapnya.

Seperti yang dilansir pemberitaan sebelumnya, apa yang dikatakan Kepala Bidang Pemdes pada Dinas PMD Kabupaten Sumedang H.Nuryadin, bahwa sesuai aturan untuk Pilkades maksimal lima dan minimal dua calon tentunya beda antara Pilkada dan Pilkades meskipun ada beberapa kesamaan. Terkait dengan alat peraga ataupun dengan kampanyenya itu tidak diatur di PP, Perda dan Perbup, melainkan secara umum.

“Yang Dimaksud secara umum itu yakni tidak boleh di tempat pendidikan, tempat ibadah. Terkait dengan alat peraga dan kampanye, waktunya Diatur Didalam tahapan yang Dikeluarkan dengan SK Bupati No 141.1/Keputusan.452 DPMD 2019 bahwa kampanye itu dilaksanakan hanya tiga hari tanggal 30, 31 Maret dan 1 April 2020. Saat ini belum kampanye melainkan baru sosialisasi dari pantia Pilkades, ketika ada pelanggaran didalam Pilkades calon harus diturunkan oleh panitia karena ada deklarasi damai,” tandasnya.