Sumedang, KORSUM.NET - Pemerintah Kabupaten Sumedang bersama Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (RI) melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Tol Cisumdawu, bertempat di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor, Jum'at, (13/3/2020).

Rapat tersebut dipimpin Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Konektivitas dan Logistik Kemenko Kemaritiman RI Rusli Rahim dan dihadiri langsung oleh Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir dengan melibatkan,  SKPD, Camat
unsur TNI/Polri, serta para pihak pelaksana pembangunan tol Cisumdawu.

Terkait pembangunan Tol Cisumdawu, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad munir menyampaikan, percepatan pembangunan Jalan Tol tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung proyek strategis nasional.

Sebagai wujud komitmen tersebut, kata Bupati, sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan
Forkopimda, Satker, BPN, PPK lahan dan berbagai pihak lainnya kaitan dengan progres terakhir dan penyelesaian lahan di tiap seksi.

"Kita meminta progres terakhir dari lahan di seksi 1 dan 2 yang belum selesai dan waktu itu BPN sudah menyampaikan sedang melakukan validasi dan kita meminta agar secepatnya dilakukan proses validasi tersebut,"ungkap Bupati.

Dikatakan Bupati, sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai unsur telah dilakulan agar dilapangan tidak ada lagi hambatan dan penyimpangan. Bahkan Pemda dengan PPK lahan dan TNI/Polri turun secara langsung melakukan pengecekan untuk memastikan "rumah hantu" betul-betul berkurang.

"Setelah kami cek kelapangan dari 170 di data awal, jumlahnya berkurang menjadi 67. Ini berkat rapat Forkopimda dan kita follow up dengan kebersamaan turun kelapangan. Kita ingin menjamin bahwa yang berhak itu yang harus dibayar oleh kita dengan uang negara dan kita sebagai aparatur harus menjamin itu,"jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati juga memberikan beberapa usulan kepada pemerintah pusat  diantaranya terkait penggunaan jalan kabupaten sebagai jalan alternatif bagi lahan yang belum terbebaskan agar bisa dilalui, kemudian pelebaran jalan exit tol cimalaka-tolengas-kertajati dan penanganan kerusakan beberapa ruas jalan di daerah Cireki.

Menanggapi hal itu, Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Konektivitas dan Logistik Kemenko Kemaritiman RI Rusli Rahim menyatakan bahwa pihaknya siap membantu berbagai kendala, usulan dan masukan yang disampaikan berdasarkan skala prioritas.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan  bahwa dalam rangka akselerasi pembangunan tol Cisumdawu tersebut perlu adanya kecepatan dalam melihat trase khususnya di jalur fungsional. Ia pun meminta kepada PUPR khususnya di PPK lahan agar bisa melihat dari sisi trase yang dibutuhkan.

Tak hanya itu, dirinya juga meminta kepada Kementerian terkait lainnya termasuk dari instansi ataupun unit kerja yang mendukung dalam pembangunan Tol Cisumdawu tersebut agar satu frekuensi dan senantiasa terus melakukan koordinasi.

Terkait dengan lahan, secara khusus ia pun memberikan masukan kepada BPN jika memang ada kendala agar bisa disampaikan kepada pemerintah pusat untuk diselesaikan dalam lingkup internal maupun external. Karena menurutnya, keterkaitan antara daerah atau wilayah yang akan dibebaskan akan lebih mudah jika diselesaikan secara bersama-sama.