KOTA, KORSUM.NET - Jajaran KPPI Kabupaten Sumedang (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) dengan ketua yang juga seorang politikus dari Partai Golkar, Anye Widuri, melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Senin, (16/03/2020)

Kedatangan para politisi perempuan beserta jajarannya tersebut diterima langsung oleh Bupati Sumedang Dr. H Dony Ahmad Munir di ruang kerja bupati dengan didampingi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, Agus Muslim beserta jajaran.

Dalam kesempatan tersebut, selaku Ketua KPPI Kabupaten Sumedang, Anye Widuri merasa prihatin karena kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Sumedang belumlah nampak sebagaimana yang ia harapkan sebagai kaum perempuan.

Dikatakan Anye, hal itu tergambar dari komposisi anggota legislatif, dimana keterwakilan perempuan khususnya di legislatif Kabupaten belum mencapai angka 30 persen.

"Di legislatif, kita tidak mencapai 30 persen (anggota perempuan), di Kabupaten Sumedang saja, hanya berada dikisaran angka 19 persen," ujarnya.

Berkaitan dengan hal itu, dikatakan Anye bahwa kedatangan dirinya beserta jajaran saat itu, selain memaparkan program-program KPPI, juga hendak pula meminta arahan dari bupati akan berbagai kiat bagi perempuan-perempuan di Kabupaten Sumedang, khususnya bagi perempuan yang berkecimpung di dunia politik dengan menjadi seorang politikus.

Terkait program-program yang akan dijalankan KPPI, dikatakan Anye bahwa hakikatnya dirinya mencoba untuk bagaimana menyinergikan perempuan-perempuan Sumedang bersama pemerintah agar bisa lebih maju lagi.

"Kita akan melaksanakan peningkatan kapasitas perempuan, pelaksanaan roadshow ke setiap partai politik, roadshow ke KPUD dan Bawaslu. Mudah-mudahan perempuan Sumedang lebih tertarik ke dalam politik, dan akhirnya partai politik tidak sulit mencari calon dari kaum perempuan, dan pada tahun 2023, mudah-mudahan KPPI sudah mendapat nama-nama calon yang akan disodorkan ke partai-partai politik," ujarnya.

Anye menambahkan, dirinya merasa optimis jika pada tahun 2024, tidak hanya caleg yang dapat diisi oleh kaum perempuan, namun juga di parlemen dapat berada di angka 30 persen.

"Itu memang tujuan kami di tahun 2024, dimana 30 persen perempuan dapat menjadi anggota DPRD, khususnya di Kabupaten Sumedang," imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Dony dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas peran serta kontribusi KPPI dalam memperdayakan perempuan sehingga melek politik dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan Sumedang Simpati, dalam berbagai program yang dijalankan KPPI Kabupaten Sumedang selama ini.

"Terimakasih yang sebesar-besarnya pada KPPI, mudah-mudahan ke depannya peran KPPI bisa lebih signifikan, membangun, memberikan kontribusi bagi Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan peran serta perempuan," ucap Dony.

Berkaitan dengan masih sedikitnya kaum perempuan yang melek dan berkecimpung dalam dunia politik, dikatakan Dony bahwa memang masih perlu terus dibangunnya kesadaran, akan arti pentingnya masuk di dunia politik bagi kaum perempuan.

"Rata-rata, di tiap partai politik, ketika akan menentukan calon kesulitan untuk memenuhi kuota 30 persen. Banyak yang mendapatkan kendala ketika harus memenuhi 30 persen ini, padahal kebijakannya kan sudah ada, tinggal adanya kesadaraan dari kalangan perempuannya itu sendiri," terangnya.

Dengan demikian, ditegaskan Dony, jika untuk membangun kesadaran para kaum perempuan untuk mau terlibat dalam partai politik, diperlukan adanya edukasi dan itu (edukasi) dapat diperankan oleh KPPI.

"Bisa dimulai dari sosialisasi yang masif, jelaskan tentang arti penting berpolitik dan harus membangun image positif tentang politik. Harus dibangun kesadarannya bahwa politik itu baik, yang bisa menjadi instrumen kemashlatan umat," tutur Dony.

Ia menambahkan, KPPI dapat memberikan program kerja nyata bagi masyarakat, dengan merealisasikan program kerja yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

"Buat kegiatan yang kongkrit, dimana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga merekapun nantinya akan tertarik untuk masuk ke dalam dunia politik," ucapnya.

Di sisi lain, ditegaskan Dony jika dari internal KPPI itu sendiri, tentunya diperlukan adanya peningkatan dari aspek kapasitas, khususnya bagi perempuan yang sudah aktif dipolitik.

"Kita harus kompeten dari pengetahuan, pengalaman, sikap. Pengetahuan terdiri dari tingkat pendidikan formal atau bisa ikut pendidikan dan latihan. Melalui diklat, akan ada hal-hal baru dan ilmu yang bisa didapatkan, karena dengan pengalaman maka akan meningkatkan kapasitas dan sikap yang mencakup integritas dirinya," tukas Dony.