Kota, KORSUM.NET - Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan upaya Reformasi Birokrasi dengan tujuan terciptanya birokrasi yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga terwujud pelayanan prima kepada masyarakat.

Ha tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumedang H. Erwan setiawan, pada saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Sumedang 2020, yang dilaksanakan di Aula Gedung Korpri, Kamis (6/3).

Dikatakan Wakil Bupati, reformasi birokrasi menjadi tuntunan setiap ASN, disemua tingkatan birokrasi, dari pusat sampai dengan desa, sehingga tidak boleh ada lagi praktek-praktek pungli, suap, pemerasan dan gejala tindak korupsi lainnya yang mengatasnamakan tugas dan jabatan karena seyogyanya para ASN adalah pelayan masyarakat.

"Saya menghimbau kepada para ASN yang ada di Kabupaten Sumedang, mari kita bersama-sama membangun birokrasi yang bersih KKN dan melayani masyarakat. Selain itu mari kita tingkatkan integritas kita selaku ASN, berani berkata tidak untuk korupsi dan segala hal yang terindikasi korupsi" ujarnya.

Menurut Wakil Bupati, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubugan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, kecuali jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

"Khusus kepada para agen perubahan, amanah perubahan ada di pundak bapak dan ibu sekalian. Jadilah individu yang menjadi suri teladan, tetap sabar dan istiqomah dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN. Lebih baik dibenci, karena kejujuran daripada disanjung karena kemunafikan" tegasnya.

Sementara itu Inspektur Kabupaten Sumedang, H. Subagio mengatakan, tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi tersebut adalah untuk menindak tegas terhadap oknum pegawai negeri , masyarakat yang terlibat KKN sesuai ketentuan Per UU yang berlaku.

"Selain itu untuk membangun anti korupsi, kolusi, dan nepotisme dikalangan ASN dan masyarakat pada umumnya. Serta untuk mengoptimalkan fungsi satuan pengawas internal" tukasnya.

Terakhir Subagio menegaskan, sosialisasi gratifikasi tersebut ditujukan bagi Agen Perubahan yang mewakili 29 Perangkat Daerah, 2 BUMD dan 3 Kecamatan, serta 35 APIP.

"Diharapkan masih-masing Agen Perubahan dapat memberikan pemahaman dan perubahan dalam pemberantasan korupsi di Perangkat Daerah masing-masing dengan mengkampanyekan pelaporan gratifikasi" pungkasnya.