Sumedang, KKORSUM.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, meminta agar pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengambil langkah kongkrit mengenai upaya pencegahan penyebaran virus Corona atau Corona Virus Disease (COVID-19).

Pasalnya, meski Bupati sudah  menerbitkan Surat Edaran tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran COVID 19 di lingkungan Masyarakat. Namun masih ada beberapa hal yang harus ditindak lanjuti oleh Pemkab Sumedang, seperti terkait tempat hiburan seperti Tempat Karaoke yang masih selalu penuh jelang sore atau malam.

"Hari ini saja, masih ada informasi dari masyarakat, terkait belum efektifnya sekolah yang diliburkannya atau belajar di rumah. Namun, masih anak yang sibuk wara wiri bermain diluar bahkan bermain game di pusat perbelanjaan. Untuk itu, dengan adanya permasalahan tersebut harusnya ada antisipasi lagi. Dan dalam hal ini Satpol PP harus lebih ditingkatkan perannya," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Titus Diah saat dikonfirmasi Korsum.net usai Rapat Kewaspadaan dan Upaya Penanganan COVID-19 di Gedung Negara, Rabu (18/3).

Kendati demikian, sambung Titus, DPRD mengapresiasi terhadap upaya dari Bupati, Wakil, Sekda dan seluruh jajaran Pemkab Sumedang yang sudah berupaya, atas kesigapannya dalam menangani dan melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumedang.

"Kami juga akan bekerjasama dengan Pemkab Sumedang, bagaimana melakukan upaya atau terobosan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Sumedang. Dan untuk itu, hari ini juga kami akan melakukan Rapat Pimpinan DPRD, untuk menentukan langkah apa yang akan diambil oleh DPRD dalam penanganan COVID-19 ini," tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia mengatakan, pihaknya mendorong Pemkab Sumedang segara membuat skenario lainnya terkait Pilkades Serentak yang bakal digelar dalam waktu dekat.

"Karena dikawatirkan masa 14 hari, sesuai himbauan dari Bupati Sumedang itu tidak berjalan dengan baik. Pasalnya, dimasa itu ada momen-momen khusus atau tahapan Pilkades Serentak, seperti masa kampanye yang tentunya akan melibatkan massa yang banyak," kata pria yang akrab dipanggil Akur itu.

Jangan sampai, sambung Akur, satu atau dua minggu jelang pencoblosan yang akan dilaksanakan pada 8 April mendatang. Dibatalkan atau diundur, karena kasus COVID-19, ini akan menjadi masalah dan kerugian.

Oleh karena itu, dari sekarang harus ada persiapan skenario ataupun sosialisasi lagi terhadap para Calon Kepala Desa dan Panitia Pilkades di 88 Desa yang akan menyelenggarakan Pilkades Serentak.

"Hari ini kan, belum ada ketegasan apakah mau diundur atau tidak. Karena masih melihat perkembangan 14 hari kedepan. Namun tadi kita sudah meminta tegas ke Bupati untuk segera mengkaji dan menganalisa terhadap kemungkinan - kemungkinan, yang terjadi jika penanganan COVID-19 yang 14 hari kedepan itu diperpanjang," ujarnya.

Apalagi, tambah Akur, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) sudah mengumumkan perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di indonesia hingga tanggal 29 Mei 2020.

"Tadi kan sudah disampaikan Bupati, dan 29 Mei itu ada masa penyelenggaraan Pilkades Serentak. Jadi, jangan sampai para panitia dan calon serius akan melaksanakan pemilihan, tetapi dibatalkan. Nanti akan banyak yang dirugikan. Untuk itu kita meminta dari awal semua itu harus dipikirkan dan mempunyai skenario apabila itu terjadi," tandasnya. *