Gambar Ilustrasi Virus Corona dari Internet
Sumedang, KORSUM - Para Kades merasa khawatir terjadi konflik di masyarakat, terkait adanya program bantuan dari Provinsi Jawa Barat bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Kekawatiran tersebut, dikarenakan jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan, tidak sesuai dengan jumlah masyarakat terdampak Covid-19 yang diajukan oleh Pemerintah Desa.

Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Wado Dede Suhendar mengatakan,
para kepala desa se-kecamatan wado menolak bantuan tersebut. Bilamana data yang kami ajukan dari semua Desa tidak terealisasi.

Pasalnya, karna hanya akan menimbulkan gejolak baru di masyarakat, bukan jaga jarak demi kesehatan. Tapi justru akan memperlebar jarak antar masyarakat.

"Karena tidak meratanya bantuan tersebut. Kami pemerintahan desa, akan kehilangan kepercayaan oleh masyarakat, yang ada RT, RW perangkat desa dan kepala desa akan di kejar-kejar oleh masyarakat yang tidak menerima bantuan," ujarnya pada KORSUM, Jumat (17/4).

Kalaupun kami anggarkan 25 persen dari Dana Desa, sambung Dede, tetap saja tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Kecuali dari provinsi sekitar 70 persen data yang diajukan masing-masing desa terealisasi.

Selain itu, saat ini semua masyarakat menyatakan diri terdampak covid 19. Dan hampir setiap hari kami kedatangan masyarakat yang menyerahkan persyaratan ke Desa untuk mendapatkan bantuan tersebut.

"Sebenarnya, desa akan menerima berapa saja jenis bantuan apapun dari Pemerintah Pusat atau Provinsi. Namun jika bantuan tersebut bisa merata diterima oleh masyarakat yang terdampak Covid-19," tuturnya.

Dede menambahkan, adapun pengajuan yang dilakukan Desa se-Kecamatan Wado, yaitu 7551 Orang. Namun informasinya yang terealisasi hanya diangka 1000 lebih.

"Desa Sukajadi saja mengajukan 1098 orang, dan yang mendapatkan hanya 65 orang saja. Kalaupun dicover dari DD desa itu belum bisa menutupi sisanya. Dan itu juga terjadi di Desa desa lainnya," tandasnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan, Nenden Dwi Raspati bahwa, dengan adanya kebijakan bantuan bagi warga terdampak Covid-19 ini, justru membuat bingung bagi pihak Desa.

Terlebih, dari data yang diajukan sebanyak 700 orang, saat ini malah datanya dikembalikan ke pihak Desa.

"Saya kawatir saja, pengajuan dari Desa Sukajaya tidak terakomodir. Kan kasihan masyarakat, hampir setiap hari mempertanyakan bantuan itu," ujarnya.

Padahal, sambung Nenden, pihak Desa sudah bekerja maksimal dalam melakukan pendataan. Hanya saja, saat ini data yang diajukan, dikembalikan dan meminta untuk direvisi.

"Mudah-mudahan saja, pihak Pihak Pemerintah Provinsi ataupun Pemkab Sumedang mengetahui permasalahan yang terjadi di tingkat Desa," harapnya.

Seperti diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat di Kabupaten Sumedang sebagai upaya penanganan dampak Covid-19.

Bantuan tersebut sejumlah Rp500.000 dengan rincian berupa uang tunai sebesar Rp150.000 dan sembako senilai Rp350.000 yang akan diberikan mulai April 2020 ini.