Rancakalong, KORSUM - Camat Rancakalong Ili meminta kesemua desa di wilayahnya agar merendam kegaduhan di masyarakat terkait pendataan calon penerima bantuan sosial yang akan diturunkan pemerintah program penanganan Covid-19.

Camat katanya, memahami betul situasi dan kondisi saat ini dimana desa alami dilematis dalam proses pendataan. Perangkat desa, Rt/Rw berhadapan dengan masyarakat yang semuanya ingin mendapat bantuan pemerintah, meskipun tidak masuk klasifikasi arahan pemerintah.

Sehingga lanjut dia, untuk me-minimalisir kecemburuan sosial di masyarakat maka proses pendataan harus betul-betul direnking karena kemampuan pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini terbatas.

"Saya yakin desa bisa merendam kegaduhan jika proses pendataan secara profesional mengikuti aturan pemerintah. Terlebih anjuran gubernur dan bupati bahwa jangan sampai ada warga yang tidak makan, " tandas camat diruang kerjanya, Senin (20/4).

Menyinggung soal bantuan gubernur. Camat akui belum mendapat kabar resmi Pemkab Sumedang. Kata dia, baru sebatas informasi Ketua Forum Camat bahwa bantuan gubernur untuk Kecamatan Rancakalong sekitar 570 KK sehingga jika dibagi 10 desa maka hanya 57 Kk perdesa.

Dikatakan, arahan Pemkab Sumedang bahwa yang tidak tercatat di DTKS diminta desa menganggarkan 30% dana desa. Namun jika dari dana desa masih kurang maka akan dibantu kabupaten dan provinsi termasuk dapur umum di desa.

Ditempat terpisah, seorang perangkat desa yang enggan disebut namanya mengatakan, dengan adanya bantuan sosial pemerintah program penanganan Covid-19, dipastikan akan terjadi komplik di masyarakat.

Komplik itu bakal terjadi pada kelompok masyarakat yang tidak mendapat bantuan pemerintah karena mereka juga merasa terdampak Covid-19. Sehingga desa yang akan dipersalahkan, dituding tidak benar dalam mendata.

"Jangankan tidak mendapat bantuan pemerintah, tidak didata juga mereka datang ke desa bahkan sebelumnya memarahi Rt dan Rw setempat minta di data, " katanya.**