Sumut, KORSUM - Ketua Apdesi Sumedang Utara Deden Wahidin berharap ada sinergitas antara Pemerintah Desa (Pemdes) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terkait data calon penerima Bantuan Sosial (Bansos).

Sebab kata dia, Bansos penanganan corona yang baru-baru ini digulirkan, merupakan dilema bagi semua desa akibat ketidak-akuratan data hingga adanya salah sasaran, bahkan banyak Bansos yang dikembalikan.

Desa saat ini berada ditengah cacian dan makian hingga tuduhan masyarakat yang berasumsi desa salah mendata.

"Benar desa yang mendata, tapi ketika Bansos itu datang, ternyata beda dengan data yang diusulkan desa, " kata dia diruang kerjanya, Kamis (30/4).

Memang ada pihak yang menyangkal bukan salah sasaran karena berdasarkan kedua data yaitu DTKS dan Non DTKS.

Tapi ini realita lanjut dia, akibat ketidak-akuratan data maka orang yang sudah meninggal dan yang sudah pindah, masih menerima Bansos sehingga memicu opini miring ke desa.

"Dinamika penduduk tiap tahun terus berubah. Ada yang meninggal, ada yang pindah dan ada juga yang datang, sementara yang miskin tak selamanya miskin. Semua data itu ada di desa, " tuturnya.

Terlebih dengan bergesernya teknologi informasi komunikasi memasuki era digital, dengan mudah dan cepat dapat meng-akses data terkini. Sehingga aneh jika data penerima Bansos masih menggunakan DTKS yang 5 tahun lalu.


"Hal seperti itu merupakan biang kericuhan di masyarakat yang beranggapan data itu dari desa. Sehingga solusinya, ada sinergitas antara Pemdes dan Pemkab soal realisasi Bansos sesuai kometmen sekda saat telekomfren, " katanya.**