Sumedang, KORSUM-Ketika semua sibuk menangani wabah pandemi Covid-19, disisi lain, tanah penganonan di Desa Cijambe Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang dengan luasan kurang lebih 1 ha, dibangun lapangan sirkuit peruntukan balap motor hingga saat ini, ijinnya belum ditempuh padahal lapangan sirkuit tersebut telah dibangun dari mulai pematangan lahan hingga jalur treknya.

Tidak serta merta karena tanah desa, lalu bisa digunakan apa saja demi kepentingan, semua ada aturan mainnya yang diikat oleh undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, dan Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.

Terkait hal tersebut dikonfirmasi Sekretaris Desa Cijambe Iwan mengatakan bahwa membenarkan di Desa Cijambe sedang dibangun sirkuit diatas tanah milik Desa Cijambe atau tanah pengangonan di blok Pasir Malaka soal ijinnya sedang diproses.

“Benar, saat ini Desa Cijambe sedang membangun sirkuit diatas tanah milik desa atau tanah penganonan di blok Pasir malaka, lokasi sirkuit tersebut jauh dari pemukiman warga, dan soal ijin masih dalam proses, pak Kades hari ini pun sedang mengurus ijinnya ke Sumedang, bahkan kemarin juga ada dari kabupaten datang tidak ada masalah karena ijinnya sedang diproses,”ungkap Sekdes Desa Cijambe Iwan saat dikonfirmasi media ini, Rabu (15/4/2020).

Dilain tempat diwawancarai pihak Kecamatan Paseh terkait dengan pembangunan sirkuit di Desa Cijambe di wilayahnya, sejauh mana pengawasan dan pembinaan pihak kecamatan sehingga terjadi pembangunan sirkuit dilakukan sebelum ijinnya ditempuh. Menurut staf kecamatan bahwa pak Camat Paseh sedang di Sumedang ada kegiatan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang.

Dikonfirmasi Kepala Bidang Aset dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang melalui Kepala Seksie Bina Sumber Pendapatan Kekayaan Aset Desa Jasman menjelaskan terkait aturan baik itu kerjasama desa bersifat komersil dan atau pengelolaan langsung asetnya oleh desa.

“Salah satu jenis aset desa diantaranya tanah pengangonan, merujuk kepada aturan didalam Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa lalu ditindak lanjuti oleh Peraturan Bupati (Perbup) nomor 25 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa itu ada empat bentuknya, yang pertama kerjasama pemanfaatan, yang kedua sewa, yang ketiga bangun serah serah guna dan ke empat pinjam pakai,”ujar jasman saat dikonfirmasi Jumat, (17/4/2020) diruang kerjanya.

Yang berkaitan dengan tanah, kata Jasman, ada tiga hal yaitu sewa, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangunan serah guna. Tanah desa tidak bisa dipinjam pakai secara aturan, kalau bicara sewa, manakala desa menyewakan tanah tersebut maksimal tiga tahun dan minimal satu tahun dan tidak merusak atau mengambil kandungan tanah dan merubahnya.

“Bicara sewa tanah bersifat hanya menyewa tanahnya, adapun merubah atau mengambil kandungannya itu sudah lebih jauh artinya kerjasama pemanfaatan. Kalau bicara pemanfaatn tanah desa untuk sirkuit itu ada dua hal, apakah dikelola oleh pihak ketiga, atau dikelola oleh desa itu sendiri?, kalau dikelola desa melalui Bumdes, bagaimana dengan PAD nya?, kalau melibatkan dengan pihak ketiga itu kerjasama pemanfaatan. Terkait dengan luasan tanah kurang lebih 1 ha dikelola oleh desa melalui Bumdes untuk dimanfaatkan sirkuit, jelas aturannya harus masuk APBDes terlebih dahulu, disetujui oleh BPD nya lalu dibuatkan berita acaranya dan Kepala Desa mengeluarkan SK nya peruntukan penggunaannya, mencakup bagaimana pembagian keuntungan dengan PAD desa dengan Bumdes,”jelasnya.

Ia melanjutkan, kalau dikelolanya melibatkan pihak ketiga dan sebagian anggarannya dari pihak ketiga, itu masuknya ke kerjasama pemanfaatan dan harus ada ijin dari Bupati Sumedang. Tahapannya dirapatkan di desa dan BPD setuju lalu dibuatkan Perdesnya, ada surat permohonan ke bupati melalui camat, dan dari pihak pengusaha harus ada profil compeny nya, dan ada draf perjanjian kerjasamanya, semua harus jelas.

“Kalau BPD semuanya sudah setuju dan jelas pembagian keuntungannya, lalu dikordinasikan ke pihak kami, dan kami akan memberikan contoh berkas yang akan ditindak lanjuti. Setelah lengkap persyaratan yang diminta, lalu kepala desa membuat surat ke bupati melalui camat, setelah itu pak bupati merekomondasi ke Dinas PMD Kab. Sumedang, setelah itu, nanti disurvey oleh tim Kabupaten, selanjutnya baru menempuh ijin-ijinnya,”ungkapnya.


Disinggung apakah Kepala Desa Cijambe Kecamatan Paseh sudah kordinasi dengan pihak Dinas PMD Kab.Sumedang, ”Pihak dari Desa Cijambe atau kepala desa nya belum ada kordinasi ataupun mengkomunikasikan terkait dengan pembangunan sirkuit terebut,” tandasnya.