Sumsel. KORSUM - Bantuan Sosial Gubernur untuk penanganan Covid-19 sudah diterima warga. Namun ternyata membawa masalah bagi desa hingga menyebutnya kacau karena data bantuan itu tidak tepat dan salah sasaran.

Perangkat desa mengeluh karena dituduh tidak benar mendata. Padahal dia tidak mendata warga yang sudah mendapat Sembako, PKH dan BPNT. Desa juga tidak pernah mendata warga yang sudah meninggal atau yang sudah pindah domisili.

Namun kenapa bantuan Gubernur itu datang yang langsung diantar Ojol (Ojeg Online), justru kepada warga yang sudah mendapat Sembako, PKH dan BPNT. Bahkan kepada warga yang sudah meninggal dan yang sudah pindah.

"Buat apa cape-cape mendata hingga malam jika datang bukan data yang diusulkan desa. Kini pemerintah desa menjadi sasaran warga, menuduh tidak benar mendata, " kata Kades Padasuka Kecamatan Sumedang Utara H. Karya diruang kerjanya, Selasa (28/4).

Kata dia, data Banprov itu merupakan data tahun 2005 sehingga tidak tepat sasaran. Banyak bantuan  yang dikembalikan karena si penerima sudah meninggal dan yang sudah pindah.

"Bahkan, Banbup yang sudah digembar-gembor bakal terima 48 KK, ternyata hanya 18 KK. Sudah pusing dan cape dengan data Banprov, kini datang lagi data Banbup yang tidak mengerti datangnya dari mana, " ujarnya.

Disebutkan, jumlah penerima Banprov untuk Desa Padasuka sekitar 82 KK, tapi yang 29 KK dikembalikan lagi karena penerimanya sudah meninggal dan sudah pindah.

Sementara ke-52 KK yang sudah terima Bantuan Gubernur itu merupakan warga yang mendapat Sembako, PKH dan BPNT sehingga warga tersebut mendapat doble bantuan Sembako.

Sumedang Kabupaten Pertama Selesaikan VerVal Data Sapa Warga
Namun menurut Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumedang, Dr. Iwa Kuswaeri, MM mengatakan, bahwa penerima bantuan sosial dari Pemerintah untuk masyarakat dalam rangka penanganan Covid-19, terdiri dari 2 kelompok besar. Yakni, mereka yang tergolong DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dan Non DTKS.

“Dari kelompok DTKS, data nama penerima bantuan tersebut sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Bukan, data yang baru-baru ini diajukan. “Ini penting untuk diketahui warga dan pengurus sehingga tidak muncul pernyataan yang diusulkan sekian, yang diterima sekian,” kata Iwa.

Kemudian kata Iwa, dari kelompok DTKS itu mendapatkan bantuan sejak lama. Mereka termasuk kelompok yang kesejahteraannya dibantu selama ini oleh pemerintah. Mereka sudah menerima PKH, Sembako, secara rutin.

“Saat ini ada kelompok baru yang kemudian dikenal dengan Misbar, atau Miskin Baru, akibat Covid-19. Nah, kelompok ini disebut dengan kelompok Non DTKS. Mereka diusulkan oleh RT dan RW, kemudian di verifikasi dan di validasi (Verval) oleh Pemerintah”. Katanya.

Menurutnya, hampir semua Kabupaten, proses ini belum selesai. namun, Sumedang menjadi Kabupaten pertama yang berhasil menyelesaikan proses ini.

Dari Kelompok Non DTKS ini, kata Iwa, akan memperoleh bantuan dari 4 pintu. Yakni, Bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan dari Dana Desa.


“Dengan selesainya proses verval, maka Sumedang akan segera mendistribusikan bansos ini kepada warga. Teknisnya, akan dibuat jadwal agar masyarakat dapat segera mendapatkan bantuan, tapi tetap menjaga kesehatan,” jelas Kepala Dinas Kominfosanditik Kabupaten Sumedang.**