Kota, KORSUM-Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melaksanakan MoU atau nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Sumedang dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan tata usaha negara dan perdata.

MoU tersebut ditandatangani oleh Bupati Sumedang Dr. H. Dony Ahmad Munir dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumedang Endang Sudarma, SH., MH, di Ruang Kerja Kajari Sumedang, Senin (27/7).

Adapun ruang lingkup dari kerja sama tersebut meliputi, pertama pemberian bantuan hukum dari jaksa pengacara negara, kedua memberikan pertimbangan hukum baik itu legal opinion (pendapat hukum) dan legal asistent (pendampingan hukum) dari jaksa pengacara negara kepada Pemkab Sumedang, ketiga berkaitan dengan tindakan hukum lainnya dimana jaksa pengacara negara bisa menjadi mediator dan fasilitator dalam rangka menyelesaikan sengketa di bidang perdata dan tata usaha negara, serta keempat berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM di bidang hukum itu sendiri.

Bupati Dr. H. Dony Ahmad Munir mengatakan, dengan adanya MoU tersebut setidaknya akan lebih mengarahkan Pemerintah Daerah dalam penyelnggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

"Jadi dengan dinamika pemerintahan yang semakin kompleks saat ini, tentunya pemerintah membutuhkan sebuah keajegan hukum dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itulah, pertimbangan hukum akan sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan pendapat hukum dan pendampingan," terangnya.

Dikatakan Bupati lebih lanjut, Kejari akan terus memberikan pendampingan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai akhir kegiatan yang lebih diarahkan kepada upaya-upaya pencegahan agar penyelenggaraan pemerintahan berada pada rel hukum yang berlaku.

"Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan ini akan berdaya guna, berhasil guna dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," ucapnya.

Menurut Bupati, jika pembangunan dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, maka semuanya akan tenang, aman, dan nyaman.

"Jadi tidak ada masalah di kemudian hari karena sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Maka untuk memahami dan mengimplementasikan norma hukum ini perlu legal opinion," tandasnya.

Sementara itu Kajari Endang Sudarma, SH., MH mengatakan, setelah dilaksanakannya MoU tersebut maka langkah berikutnya adalah tindak lanjut dalam bentuk Surat Kuasa Khusus (SKK).

"Dengan dibuatnya SKK, setiap langkah kita memberikan pendampingan betul-betul ada koridor hukumnya. Selain itu, dengan MoU ini diharapkan tidak banyak lagi yang melanggar hukum sehingga masyarakat akan merasakan pemerintahan yang baik termasuk Kejaksaan di dalamnya," ujarnya.

Kajari juga menerangkan, di samping melakukan MoU dengan Pemkab Sumedang, pihaknya juga melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

"Harapan saya penyuluhan hukum kepada masyarakat semakin ditingkatkan supaya kejahatan di Sumedang semakin tidak ada. Masyarakat Sumedang harus mendapatkan pendidikan hukum yang baik dengan cara penyuluhan hukum," pungkasnya.