Kota, KORSUM.NET - Bupati Sumedang Dr. H. Dony Ahmad Munir menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Perimbangan Keuangan tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah secara Virtual di Gedung Negara, Rabu (25/8).

Penandatanganan kerja sama dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah terhadap pajak pusat dimana diperlukan adanya kerja sama terutama dalam rangka sinkronisasi data.

Dikatakan Bupati, Pemkab Sumedang menyambut baik dengan dilaksanakannya kerja sama tersebut.

Menurutnya, Kabupaten Sumedang menjadi salah satu Kabupaten di Indonesia yang melaksanakan penandatanganan kerjasama tersebut.

"Tentunya kami akan terus mengawal dan mengimplemetasikan isi dari kerjasama ini, terutama dari sisi pemerimaan daerah dan negara," ujarnya.

Bupati mengatakan, dari sisi data akan ada pertukaran data dan intensifikasi penerimaan serta juga ada pengawasan.

"Lebih dari itu, kami berharap tentunya harus ada cara-cara yang lebih mudah dan cepat melalui digitalisasi data untuk mempermudah masyarakat bayar pajak. Terutama satu data yang sudah disiapkan sehingga para wajib pajak bisa lebih mudah membayar kewajibannya membayar pajak," ucapnya.

Disamping itu, pihaknya akan terus meningkatkan intensifikasi, terlebih di era pandemi Covid banyak sekali potensi pajak yang tidak bisa terbayarkan karena kondisi yang tidak memungkinkan.

Bupati juga mengungkapkan, untuk PAD di Kabupaten Sumedang sendiri tentunya mengalami penurunan karena pendemi cobid-19, dan hanya ada sedikit yang naik.

"Rata-rata terjadi penurunan dengan tutupnya rumah makan dan hotel. Ini berdampak pada pajak hotel dan restoran," ujarnya.

Menurut Bupati, kerja sama tersebut merupakan salah satu ikhtiar untuk bisa meningkatkan penerimaan daerah. Namun disamping itu, ekonomi masyarakat harus bergerak terlebih dahulu.

"Saat ini ada bantuan dari pemerintah pusat seperti bantuan modal UMKM. Itu merupakan bantuan supaya uang banyak beredar, menggerakkan perekonomian sehingga diharapkan akan menciptakan pertumbuhan karena akan ada produksi nantinya," ungkapnya.

Bupati menilai sistem ekonomi yang dibangun saat ini dirasa sudah tepat. Kebijakan nasional dan daerah pun diarahkan untuk membantu UMKM dan menggerakan sektor wisata.

"Untuk PAD Kabupaten Sumedang sendiri saat ini mengalami penurunan sebesar 20 persen. Tapi ada juga beberapa jenis yang naik. Berarti kalau turun, ada beberapa kegiatan yang tidak terdanai," terangnya

Bupati juga menyampaikan, Tahun 2021 Pemkab Sumedang akan mempersiapkan target yang nantinya akan disesuaikan dengan kondisi sebelumnya.