Kota, KORSUM.NET - Panitia SC  siap menerima gugatan ke mahkamah partai jika ada pihak yang merasa tidak puas atau menuding adanya konspirasi.

"Sesuai dengan aturan Partai apabila ada yang keberatan dengan kinerja silahkan SC digugat ke Mahkamah Partai, dan nanti di mahkamah partai akan diperiksa satu satu data kalau ada permainan,” jelas ketua panitia SC Ifan Yudhi Wibowo Sabtu (29/8/2020).

Dikatakan Ifan Yudhi Wibowo,  dalam melaksanakan Musda Partai Golkar, pihaknya  sudah mengacu pada AD/ART Partai.

“Aturan yang tertinggi adalah patuh terhadap Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai, selain peraturan yang lainya,” ujarnya.

Ia menuturkan, terkait kinerja SC, pihaknya sudah transparan dimana semua tahapan kita buka sesuai dengan jadwal atau rangkaian yang ditempuh.

“Adapun ada kejadian dengan hal hal yang tidak dipahami oleh rekan yang lainnya,” ungkapnya.

Dikatakannya, dengan dibukanya pendaftaran bakal Calon Ketua DPD Sumedang di Musda Golkar X yakni 8 bakal calon dan yang mengembalikan hanya 7 orang.

“Bisa dibayangkan, yang memiliki suara adalah 32, sementara yang bisa mendukung yakni 39 dan calon ada 7 Orang,” tegasnya.

Artinya, sambung Ifan, ada tumpang tindih dukungan terhadap masing masing calon dan pihaknya sudah memverifikasi itu.

“Sudah diverifikasi ulang, dan ditutup pada 25 Agustus lalu. Kita memberikan kesempatan kepada seluruh bakal calon guna melengkapi Persyaratan dan merakapun melengkapinya,” jelasnya.

Lebih jauh Ifan mengatakan, pihaknya mengemasnya, dan pada tanggal 26 ke DPD Golkar Jabar, tentunya kamipun tidak akan menerima tim verifikasi dari tim Jabar kalau tidak ada surat resmi dari Ketua DPD Golkar Jabar.

“Apabila ada yang menyebutkan kalau tim itu ada yang 15 orang ataupun 2 Orang itu bukan wilayah kami karena itu hak DPD Golkar Jabar,” katanya.

“Yang kami ketahui, DPD Golkar Jabar minta dua tim guna memverifikasi dan pendampingan. Akhirnya, kami sepakat dengan tim verifikasi dari Jabar, ternyata banyak data tumpang tindih. Sementara setiap dukungan calon harus disertakan hasil rapat Pleno PK,” ungkapnya.

“Pihaknya sempat mempertanyakan hal tersebut tapi kata tim verifikasi dari Jawa Barat tidak perlu diberitahu,” paparnya.

Karena, sambung Ifan, setiap keputusan pimpinan partai harus melalui pleno di tingkat Kepengurusan.

“Pencabutan surat dukunganpun harus melalui rapat pleno, tidak bisa sepihak sesuai dengan aturan,” imbuhnya.

Sehingga kita harus pahami jika SC itu bukan Eksekutor dalam memutuskan, pihaknya hanya melaporkan ke tim verifikasi ke DPD Golkar Jabar.

“Sesuai dengan mekanisme Partai apabila keberatan dengan kinerja silahkan SC digugat ke Mahkamah Partai dimana nanti di mahkamah partai akan diperiksa satu satu data kalau ada permainan,” katanya.

“Dalam hal ini pihaknya tidak mempunyai beban apapun, hanya menegakkan apa yang ada didalam hukum partai,” Paparnya