KORSUM.NET-Sebanyak 5 posisi eselon II  di Kabupaten Sumedang sedang diperebutkan oleh 28 orang melalui lelang jabatan atau open bidding. Dari 28 orang tersebut dua doktor dikabarkan tidak ikut berkompetisi untuk menduduki jabatan tinggi pratama tersebut.

Dua Doktor tersebut yakni DR. Asep Dadang Darmawan yang saat ini menjabat sebagai kepala Bagian Aset dan pengelolaan barang dan Jasa Sumedang serta DR. H. Dian Sukmara yang saat ini menjabat sebagai sekertaris di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Dikatakan DR. H. Dian Sukamara bahwa alasan dirinya tidak mengikuti open bidding dikarenakan dirinya merasa kurang berkompeten untuk ikut berkompetisi. Pasalnya beberapa aturan dalam open bidding harus ditempuh.

"Saya tidak ikut karena merasa tidak memenuhi beberapa persyaratan umum yakni, yang pertama bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memilik rekam jejak jabatan integritas dan moralitas yang baik dan memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun. Itu semua tidak terpenuhi dalam diri saya. Jadi saya memutuskan untuk tidak mengikuti open bidding," Jelas lulusan Universitas ternama di Bandung  saat dihubungi Senin, (30/11/2020).

Lebih jauh ia mengatakan  dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 68 ayat 2 yang berbunyi : “Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.”

“Dari 5  posisi yang di buka saat ini, saya tidak punya pengalaman yang cukup, kan dalam syarat seperti sebelumnnya harus 5 tahun punya pengalaman masa kerja di posisi yang dipilih. Daripada memaksakan diri, nanti kurang baik bagi semangat open bidding itu sendiri, lebih baik tidak ikut Jadi tepo seliro saja.. ini kan open bidding, sifatnya terbuka dan transfaran semua orang tahu”. Tambahnya.

Masih menurutnya, salah satu indikator pelaksanaan sistem merit  yang baik adalah dengan dilaksanakannya seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), karena penempatan individu yang sesuai dengan kompetensinya pada suatu jabatan tertentu merupakan hal penting sebab berujung pada birokrasi pemerintah yang berkualitas. Oleh karena itu, implementasi sistem merit harus terus dilaksanakan dengan adaptif dan inovatif.

“Mudah-mudahan ke depan MERIT SISTEM berjalan di Kab. Sumedang mengedapankan obyektivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)”. Jelasnya.

Kata Dian, Dalam Undang-Undang tersebut, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

“Tujuan penerapan sistem merit adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional, dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN. al ini se,ssuai dengan salah satu misi SIMPATI didalamnya adalah adanya kepstian karier bagi ASN." Tuturnya.

Ia berharap open bidding berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan yang terbaik. "Saya berharap yang akan menduduki jabatan esselon dua nanti benar-benar orang yang berkompeten dibidangnya. Tidak salah pilih orang," Jelasnya.

Sementara DR. H.Asep Dadang Darmawan mengatakan dirinya ingin bekerja maksimal dibidang yang dipercayakan oleh pimpinan.

"Saya ingin fokus bekerja secara maksimal sebagaimana yang dipercayakan dunungan (Pimpinan.red) kepada diri saya." Jelas Doktor Jebolan UPI dengan predikat Cumlaude.

Seperti dilansir dalam laman sumedangkab.go.id, Sebanyak lima jabatan eselon II pada tahun ini kosong menyusul pejabatnya memasuki masa pensiun. Dari lima jabatan tersebut hingga Oktober ini empat pejabat telah pensiun dan satu lagi akan pensiun pada bulan November.

Menurut Kepala BKPSDM Endi Ruslan untuk mengisi sementara jabatan yang kosong kini telah ditunjuk seorang Plt agar roda oganisasi tetap jalan.

"Adapun 4 jabatan yang telah kosong tersebut adalah Kadis Perikanan dan Peternakan, Kepala DPMPTSP , dan 2 posisi staf ahli, sementara yang akan pensiun pada bulan November adalah Kepala BPKA," jelas Endi Ruslan Senin (12/10/2020).

Dijelaskan Endi untkk mengisi jabatan esselon II yang kosong ini mekanisme harus dilakukan dengan cara open bidding. Untuk pelaksanaan open bidding harus ada rekomendasi dari Komisi ASN dan pihak Pemkab Sumedang telah mengirimkan permohonam, namun hingga saat ini masih belum turun.

“Open bidding ini prosesnya sekitar tiga bulan mulai dari pembukaan hingga terpilih hasilnya,” katanya.

Adapun jabatan mana saja yang akan di open biddingkan kewenangan ada di Bupati, artinya tidak serta merta jabatan yang kosong sekarang di open biddingkan.

"Bisa saja Bupati melakukan rotasi terlebih dahulu, sehingga bisa diketahui jabatan jabatan mana yang akan di open biddingkan," katanya.

BKPSDM yang bertugas sebagai sekretariat pelaksanan open bidding sudah mempersiapkan diri bila sewaktu waktu bapak Bupati menugaskan kami," jelas Endi.