KORSUM.NET
-Rapat Koordinasi Forkopimda dalam rangka Persiapan Pilkades Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Sumedang sekaligus Sosialisasi Permendagri No. 72 Tahun 2020 dilaksanakan di Pendopo Setda Kabupaten Sumedang, Senin (8/12/20).

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Sumedang Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M didampingi Wakil Bupati H. Erwan Setiawan, S.E dan diikuti oleh unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman beserta para Camat dan Forkopimcam se-Kabupaten Sumedang. 

Turut hadir pula Sekretaris Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Moh. Rizal, S.E, M.Si dan Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Drs. Lutfi, M.A, M.Si selaku narasumber sosialisasi.

Dikatakan Bupati, ada beberapa indikator yang menjadi keberhasilan penyelenggaraan Pilkades yaitu pertama, Pilkades berjalan dengan aman, damai, tertib, demokratis, jujur dan adil. Kedua tingkat partisipasi pemilih di Desa semakin meningkat. Ketiga adalah aman dari Covid-19, tidak terjadi klaster baru akibat penyelenggaraan Pilkades.

"Yang keempat Pilkades menghasilkan para Kepala Desa  yang terbaik berdasarkan pilihan rakyat, pilihan nuraninya, tidak ada 'money politics' serta tidak ada kekerasan. Kelima sukses dari sisi administrasi pertanggungjawaban keuangannya," kata bupati.

Bupati menambahkan, untuk penetapan tanggal pelaksanaan Pilkades sampai dilakukan beberapa kali rapat dengan pertimbangan keselamatan warga.

"Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kami sampai berkali-kali rapat untuk menentukan pelaksanaan Pilkades ini. Karena keselamatan jiwa adalah hal yang paling utama," ucapnya.

Bupati memohon agar Kabupaten Sumedang yang sudah memiliki legacy (warisan) bagus sekali dalam berbagai pesta demokrasi dapat tetap mempertahankan reputasinya.

"Dalam pemilihan apapun, baik itu Presiden, Kepala Daerah maupun Kepala Desa semua selalu berjalan aman damai dan tertib. Pertahankan situasi seperti ini, termasuk pada saatnya nanti pada 16 Desember 2020. Semoga Pilkades bisa berjalan aman lancar," pinta Bupati. 

Terakhir Bupati Dony berharap agar semua pihak bisa terus memonitor dan mendeteksi kondisi di lapangan baik sebelum pelaksanaan, pada waktu pelaksanaan dan sesudahnya.

"Kita pastikan yang menang tetap rendah hati dan yang kalah berbesar hati sehingga semuanya bisa bersatu serta tidak berdampak (negatif) kepada para pendukung calon Kepala Desa," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Drs. Lutfi, M.A, M.Si dalam paparannya mengatakan, Pemerintah ingin mendapatkan jaminan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pilkades benar-benar sukses tanpa timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kami ingin memastikan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pesta Demokrasi benar-benar terselenggara dengan baik. Jangan sampai beberapa hari kemudian terjadi klaster Pilkades," ucapnya.

Ia juga meminta para Calon Kades selama kampanye tidak menggelar kegiatan-kegiatan yang mengundang kerumunan massa. 

"Pada saat melakukan kampanye para Calon Kepala Desa dilarang menyelenggarakan hiburan dan mengumpulkan orang banyak. Tapi carilah metode lain yang kreatif," katanya.

Terakhir Lutfi menyampaikan adanya kelonggaran dalam pelantikan Kepala Desa hasil Pilkades yakni bisa dilaksanakan secara virtual.

"Jika tidak memungkinkan dilaksanakan secara langsung, maka pelantikan boleh dilakukan secara virtual. Pelantikan secara virtualpun sah menurut hukum," terangnya.